Presiden Susilo Bambang Yudhoyono benar-benar menebar optimisme dalam pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN 2011 di depan sidang DPR dan DPD di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin (16/8). Meski politik, hukum bergolak dan krisis dunia masih fluktuatif, pemerintah berani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 6,7 persen pada 2012. Target itu lebih tinggi dibandingkan perkiraan tahun ini sebesar 6,5 persen.
Untuk meraih target itu, pemerintah meningkatkan alokasi belanja modal dan memangkas belanja barang pada pos anggaran pemerintah pusat.
Namun, belanja pegawai masih tetap tinggi, terutama untuk menunjang kebijakan kenaikan gaji PNS dan prajurit TNI/Polri sebesar 10 persen.
Dalam RAPBN 2012, belanja modal dianggarkan Rp 168,1 triliun, meningkat Rp 27,2 triliun atau 19,3 persen dibandingkan APBN Perubahan (APBN-P) 2011. Belanja barang dipangkas 1,7 persen dari Rp 142,8 triliun tahun ini menjadi Rp 138,5 triliun. Contoh belanja barang dalam APBN adalah pembangunan gedung dan pembelian kendaraan dinas. Sedangkan belanja pegawai meningkat 18,0 persen, dari Rp 182,9 triliun menjadi Rp 215,7 triliun.
”Peningkatan anggaran belanja modal yang semakin tinggi, kita arahkan untuk menunjang pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur energi, ketahanan pangan, dan komunikasi, sebagai bagian dari upaya kita untuk mendukung pengembangan dan peningkatan keterhubungan antarwilayah,” kata Presiden kemarin (16/8).
SBY mengatakan, untuk meningkatkan keterhubungan antarwilayah, belanja modal antara lain direncanakan untuk membangun jaringan rel kereta api baru sepanjang 150 kilometer. Juga, mengembangkan dan merehabilitasi 116 bandara dan membangun 14 bandar udara baru. ”Kita ingin menyeimbangkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia,” kata presiden.
Belanja modal juga bakal dialokasikan untuk pembangunan jalan baru dan peningkatan kapasitas jalan sepanjang 4.005 km. Anggaran negara juga disiapkan untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan sepanjang 36.319 km; membangun jembatan baru sepanjang 7.682 meter dan memelihara jembatan sepanjang 217.076 meter di seluruh tanah air.
Secara umum dalam RAPBN 2012, belanja negara dianggarkan Rp 1.418,5 triliun, naik Rp 97,7 triliun atau 7,4 persen dari pagu belanja negara pada APBN-P 2011 sebesar Rp 1.320,8 triliun. Dari jumlah itu, belanja kementerian dan lembaga Rp 476,6 triliun; belanja nonkementerian dan lembaga Rp 477,5 triliun; serta transfer ke daerah Rp 464,4 triliun.
Ada tujuh kementerian dan lembaga yang mendapat alokasi anggaran di atas Rp 20 triliun. Yakni, Kementerian Pertahanan dengan alokasi Rp 64,4 triliun; Kementerian Pekerjaan Umum Rp 61,2 triliun; Kementerian Pendidikan Nasional Rp 57,8 triliun; Kementerian Agama Rp 37,3 triliun; Polri Rp 34,4 triliun; Kementerian Kesehatan Rp 28,3 triliun; dan Kementerian Perhubungan Rp 26,8 triliun.
Seperti tradisi sebelumnya, SBY juga berusaha memikat hati warga dengan kembali mengumumkan rencana kenaikan gaji PNS dalam pidato pengantar Nota Keuangan. Tahun depan, gaji PNS, TNI, Polri, dan pensiunan bakal naik rata-rata 10 persen. ”Pemerintah juga tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan,” kata SBY.
Alokasi anggaran untuk pos gaji dan tunjangan pegawai direncanakan mencapai Rp 104,9 triliun, atau 48,6 persen dari total belanja pegawai sebesar Rp 215,7 triliun. Jumlah itu meningkat Rp 15,2 triliun atau 16,9 persen dari pagunya dalam APBNP 2011. Selain kenaikan gaji 10 persen dan pemberian gaji ke-13, pembengkakan anggaran juga untuk menutup kenaikan uang makan bagi PNS dan uang lauk pauk prajurit TNI/Polri sebesar Rp 5.000 per orang per hari.
Dalam RAPBN 2012 juga dialokasikan pos honorarium, vakasi, dan lembur sebesar Rp 41,6 triliun atau 19,3 persen dari total belanja pegawai. Jumlah ini juga meningkat Rp 10,6 triliun atau 34,1 persen dibanding APBNP 2011. Anggaran kontribusi sosial, atau pos anggaran untuk dana pensiun, dialokasikan Rp 69,2 triliun atau 32,1 persen dari total belanja pegawai.
Di sisi lain, pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp 1.292,9 triliun. Proyeksi ini meningkat Rp 123,0 triliun atau 10,5 persen dari target APBN-P 2011 sebesar Rp 1.169,9 triliun. Dengan belanja negara Rp 1.418,5 triliun, defisit anggaran dianggarkan menjadi 1,5 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto, red). Jumlah ini lebih kecil dibandingkan defisit anggaran tahun ini yang mencapai 2,1 persen PDB.
SBY mengatakan, peningkatan pendapatan negara bakal menjadi kunci kemandirian negara dalam membiayai pembangunan. ”Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan negara, baik penerimaan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP,” kata SBY.
Penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp 1.019,3 triliun. Jumlah tersebut tumbuh Rp 140,6 triliun, atau sekitar 16 persen dari target anggaran tahun ini. Dengan proyeksi itu, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB atau tax ratio tumbuh tipis dari 12,2 persen di tahun 2011 menjadi 12,6 persen pada 2012. SBY mengatakan, peningkatan pajak bakal membawa konsekuensi pada pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.
Pidato SBY kemarin dianggap sebagian publik hanya dijadikan tebar pesona presiden. Sebab, hingga bertambahnya usia kemerdekaan menjadi 66 tahun, beban utang Indonesia justru terus bertambah. Bahkan, hanya dalam waktu sebulan, utang pemerintah Indonesia menanjak signifikan dari Rp 1.723,9 triliun per Juni 2011 menjadi Rp 1.733,64 pada Juli 2011.
”Artinya, naik Rp9,5 triliun,” kata Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan saat menggelar demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, kemarin (16/8). Dia menyebut kalau dibandingkan dengan jumlah utang per Desember 2010 sebesar Rp1.676,85 triliun, artinya jumlah utang bertambah Rp 56,79 triliun.
Pada 2011 saja, lanjut Dani, pemerintah menambah alokasi pembayaran utang hingga mencapai Rp 249,7 triliun atau meningkat Rp 35 triliun dari 2010. ”Angka ini jauh lebih besar dari total belanja modal yang notabene merupakan investasi pemerintah dalam APBN P 2011 yang hanya sebesar Rp 136,8 triliun,” tegasnya.
Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics (Indef) Ahmad Erani Yustika, APBN tidak bisa diandalkan sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi. ”Karena kontribusinya hanya 9 persen saja,” kata doktor ekonomi lulusan University of G’ttingen, Jerman itu
Meski demikian, menurut dia, belanja modal bisa diarahkan untuk memandu sektor swasta untuk bertanam modal. Misalnya di pembangunan infrastruktur. ”Jika infrastruktur dibangun cepat, investasi swasta akan meningkat, dan ini menjadi sumber growth yang besar. Jadi, kata kuncinya adalah efektivitas belanja modal untuk memandu pembangunan ekonomi,” kata guru besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan Universitas Brawijaya itu.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, peningkatan belanja modal dan pemangkasan belanja barang merupakan komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas belanja. Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu menambahkan, belanja modal pemerintah akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar.
Di bagian lain, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo berpendapat, pemerintah perlu melakukan langkah progresif yang revolusioner. ”Pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi yang berani, kebijakan politik anggaran yang tuntas, dan mengoptimalkan potensi perpajakan yang ada,” urainya usai mengikuti pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN 2011. Secara umum, kata Tjahjo, dari pidato presiden tersebut masih perlu dibuktikan implementasinya. Dia mencontohkan anggaran pendidikan 20 persen. (sof/fal/dyn/pri/iro/jpnn)
sumber : Padang Ekspres • Rabu, 17/08/2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar