RESTORAN MINANG DI AMERIKA

sumber : http://www.padangekspres.co.id/

Gaya hidup manusia yang makin sibuk, selalu berpacu dengan waktu, menyebabkan restoran cepat saji (fast food) tumbuh menjamur di mana-mana. Restoran cepat saji seperti Kentucky Fried Chicken (KFC), Mc Donal, Dunkin Donats dan sejumlah nama restoran lainnya tumbuh menjamur di berbagai negara di seluruh pelosok dunia. Fast food telah menjadi gaya hidup warga dunia.

Di belakangnya ada satu jenis restoran yang juga bisa tumbuh dan diterima di berbagai daerah, yaitu Restoran Minang yang lebih dikenal dengan sebutan Rumah Makan Padang. Di Indonesia, boleh disebut bahwa Restoran Minang telah menjadi tuan rumah di belahan mana pun di negeri ini. Di berbagai negara, restoran Minang juga mulai terlihat muncul.

Dilihat dari cara penyajiannya, Restoran Minang bisa digolongkan ke dalam restoran fast food. Di Rumah Makan Minang, pengunjung bisa langsung menikmati makanan yang diinginkan dalam waktu singkat. Siap saji, cepat dan lezat, tentunya. Faktor ini merupakan salah satu alasan kenapa restoran Minang bisa diterima dimana-mana, termasuk di mancanegara.

Tentu, faktor inilah yang membuat Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Pati Djalal menggagas dan mengajak pengusaha Minang untuk mendirikan Restoran Minang di negara pusat perekonomian dunia tersebut. Memang sejumlah restoran Minang telah berdiri di sejumlah kota di AS. Namun menurut putra Minang ini, restoran Minang yang ada masih untuk kalangan menengah ke bawah, masih dibutuhkan dan terbuka peluang untuk mendirikan restotan Minang untuk kalangan menengah ke atas.  

Berdasarkan pengalaman, menurut Dino, kalangan menengah dan atas Amerika Serikat juga sangat menyukai cita rasa masakan Minang yang spesifik. Saat berkunjung ka Indonesia, umumnya mereka memilih menu masakan Minang untuk dinikmati. Para ekspatriat (warga Amerika yang bekerja di Indonesia) juga sudah terbiasa dengan suguhan masakan Minang.

Memang diperlukan sejumlah modifikasi tentunya, agar restoran Minang bisa diterima oleh kalangan atas Amerika bahkan di negara-negara maju manapun nantinya. Pertama adalah masalah standar kebersihan, baik cara pengolahan makanan, maupun kebersihan restoran. Kedua adalah masalah cara penyajian.

Cara penyajian yang perlu dimodifikasi adalah cara penyajian gulai (lauk-pauk) dan sayuran. Konsumen kalangan atas menginginkan, gulai, lauk-pauk atau sayur-mayur yang sudah dihidangkan tidak ditarik lagi, kemudian dihidangkan lagi ke pengunjung lain. Dalam pandangan kita orang Minang, hal ini tidak menjadi masalah dan merupakan hal biasa. Namun dalam kacamata masyarakat di negara-negara maju hal ini tidak sesuai dengan estetika dan dianggap tidak higienis. Jika memang cocok, berapapun harga yang harus dibayar, tak masalah bagi mereka.

Namun, nampaknya untuk mengubah kebiasaan ini bukanlah masalah yang berat. Di sejumlah kota di Pulau Jawa, beberapa rumah makan Minang telah memodifikasi cara penyajian tersebut. Di rumah makan Minang tersebut, pengunjung memilih sendiri/memesan dulu menu yang mereka inginkan, baru dihidangkan. Dengan demikian, tidak ada makanan yang disajikan bolak-balik.

Restoran KFC yang sekarang berdiri megah di seluruh belahan dunia dulunya juga begitu. KFC didirikan oleh seorang lelaki dari keluarga miskin bernama Harland D Sanders, kelahiran tahun 1890. Awalnya, sekitar tahun 1930 ia hanya berjualan ayam goreng seperti biasa. Semua kesulitan, pengalaman pahit ia jalanani dengan sabar. Namun dengan tekad baja, kemauan dan kerja keras ia menemukan ide untuk mengubah cara memasak ayam, penampilan restoran serta manejemen restorannya. Ia melakukan modifikasi, ia melakukan pembaruan dari kebiasaan yang ada.

Kini, meski Sanders tak ada lagi, restoran KFC telah mendunia dan dan tak pernah sepi pengunjung dimana-mana. Tak terhitung berapa keuntungan yang berhasil dikantongi waralaba KFC di seluruh dunia.

Juga bisa dibayangkan berapa jumlah tenaga kerja yang bisa diserap dan multiply effect yang ditimbulkan oleh kehadiran KFC. Restoran Minang, jika ditemukan formulasi dan manajemennya yang tepat, bukan tak mungkin mengikuti sejarah perjalanan KFC, dari Ranah Minang merambah Dunia. Siapa berminat? (*)

Irwan Prayitno

http://payakumbuhselatan.blogspot.com/ 
http://payakumbuhutara.blogspot.com/ 
http://payakumbuhtimur.blogspot.com/ 

SHOLAT ID DI SIMPANG TUGU ADIPURA PAYAKUMBUH

http://payakumbuhkota.go.id/

Pelaksanaan shalat Idul Fitri 1432 H di Payakumbuh, dipusatkan di kawasan Tugu Adipura, di Jalan Sudirman dan Jalan Sukarno-Hatta Payakumbuh, Selasa (30/8). Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, DR. H. Gusrizal Gazahar, MA, dipercaya sebagai khatib dengan imam Idham Khalik, juara pertama MTQ antar-Korem se Indonesia 2011, anggota Kodim 0306/50 Kota.

Ketua Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kota Payakumbuh Drs. H. Syafruddin, di Balaikota di Bukik Sibaluik Payakumbuh, Jum’at (26/8), menginformasikan, di kawasan Tugu Adipura, di depan eks Kantor Bupati Limapuluh Kota itu, diperkirakan bakal dapat menampung sekitar 10.000 jemaah. Metro TV Jakarta, bakal ikut merekam pelaksanaan shalat Id di Kota Batiah ini.

Walikota H. Josrizal Zain, Wawako H. Syamsul Bahri, Ketua DPRD Wilman Singkuan, S.Sos, Sekdako H. Irwandi, SH bersama anggota Muspida, pimpinan SOPD, semuanya bersama keluarga akan ikut bergabung dengan ribuan jemaah dari seluruh penjuru kota. Kemungkinan, ratusan perantau juga akan turut serta shalat ‘Id di jantung kota itu.

Tepat pukul 08.00 WIB, shalat ‘Id sudah dimulai. Sebelumnya, Walikota Josrizal Zain, memberi sambutan dan menyampaikan minal aidin wal faizin kepada seluruh warga kota, selamat Idul Fitri 1432 H, dengan mengajak warga untuk saling memaafkan di hari yang suci itu.

Berbeda dengan tahun lalu, kegiatan pawai takbiran dengan mengendarai kendaraan bermotor ditiadakan. Untuk memelihara ketertiban dan menghindari terjadinya kecelakaan lalulintas. Untuk itu, seluruh jajaran kelurahan bersama pengurus masjid/mushalla, diminta melakukan takbiran, setelah Isya, mengumandangkan Asma Allah, di setiap masjid/mushalla. Sementara itu, juga akan ada Malam Seribu Takbir di pelataran Medan nan Bapenah di depan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Payakumbuh.

http://payakumbuhutara.blogspot.com/
http://payakumbuhtimur.blogspot.com/
http://payakumbuhselatan.blogspot.com/

JOSRIZAL ZAIN TERIMA SATYA LANCANA KEBAKTIAN SOSIAL

sumber : http://payakumbuhkota.go.id/ (25/08/11)

Presiden Susilo Bambang Yudhyono, tahun ini kembali memberikan tanda kehormatan kepada Walikota Payakumbuh, Capten H. Josrizal Zain, SE, MM, yang dinilai berjasa dalam bidang usaha kesejahteraan sosial. Tahun 2010, Josrizal dianugerahi tanda jasa Pembina Karang Taruna Terbaik, maka 2011 ini, diberikan SBY Satyalancana Kebaktian Sosial.

Sekdako Payakumbuh H. Irwandi, SH didampingi Plt. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Adrian, SH, M.Si, di Balaikota di Bukik Sibaluik Payakumbuh, menginformasikan, Kamis (25/8), Satyalancana Kebaktian Sosial diberikan Presiden SBY tiap tahun, kepada sejumlah kepala daerah dan putera terbaik bangsa ini, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam lapangan perikemanusiaan, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial, relawan yang gugur dalam bencana alam, donor darah dan bakti sosial TNI/Polri.

Dalam petikan Keputusan Presiden No. 9/TK/Tahun 2011, tertanggal 9 Februari 2011, yang baru diterima Pemko Payakumbuh, Senin (22/8), Josrizal Zain, diberi tanda kehormatan atas jasanya yang peduli dalam bidang usaha kesejahteraan sosial. “Tidak mudah mendapatkan Satyalancana Kebaktian Sosial ini, ungkap Sekdako Irwandi. Pemerintah pusat memberikan Satyalancana Kebaktian Sosial, berdasarkan kepedulian kepala daerah yang terus menerus dalam bidang sosial.

Bukti keseriusan Pemko Payakumbuh bersama DPRD dalam bidang ini, di antaranya, mengalokasikan dana buat pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi warga miskin, memberdayakan kehidupan warga miskin menjadi lebih baik dengan pemberian modal usaha, sehingga jumlah KK miskin terus berkurang di kota ini, menjadi 5%. Kegiatan lainnya, makin bergairahnya pertumbuhan Kube (kelompok usaha bersama), ditandai dengan sudah dua Kube di Payakumbuh yang maju ke lomba tingkat nasional. Yaitu Kube Anggur 7 Padang Datar dan Kube Mawar 1 Padang Karambia, Payakumbuh Selatan.

Pembinaan generasi muda dibidang kegiatan karang taruna, dikatakan, juga cukup menonjol, dengan terpilihnya Karang Taruna Bhakti Utama Kelurahan Tanjung Pauh, Payakumbuh Barat, sebagai Karang Taruna Terbaik Nasional, 2009. Tahun ini, kembali Payakumbuh mewakili Sumbar dalam lomba yang sama, diwakili Karang Taruna Sagalo Kelurahan Daya Bangun, Payakumbuh Barat.

Pekerja Sosial Masyarakat Payakumbuh, juga mencatat prestasi membanggakan. Tahun ini, giliran Wildawati, PSM dari Padang Karambia, sebagai terbaik Sumbar dan maju ke tingkat nasional. Sementara, tahun lalu, Media Florina dari Sungai Pinago yang maju ke tingkat nasional. Sementara itu, Payakumbuh punya Tagana (Taruna Tanggap Bencana) yang cepat tanggap dalam menangani bencana alam di Sumbar.

Penyerahan Satyalancana Kebaktian Sosial itu, dikatakan sekdako, bakal diserahkan Presiden dalam upacara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 2011, yang berlangsung di Yokyakarta, 17 Desember mendatang.

TENDER BALAI KOTA DISANGGAH

WAKO : PANITIA MAIN, SAYA PECAT!

sumber : Padang Ekspres • Berita Pemerintahan • Rabu, 24/08/2011

Dua peserta tender pembangunan Balai Kota Payakumbuh, mengajukan sanggahan kepada panitia, Senin (22/8). Keduanya, PT Alstrenindo Mitra Serasi (AMS) dan PT Karunia Wahananusa (KWN).  Sanggahan diajukan setelah kedua perusahaan itu dinyatakan kalah, dalam lelang yang menggunakan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Sanggahan dari PT AMS dilayangkan lewat surat Nomor 020/AMS/SG/2011. Surat ini diteken Direktur PT AMS  Muhammad Dien. Sedangkan sanggahan dari PT KWN dikirim melalui surat Nomor 083/KWN/SANG/2011. Surat ini ditandatangani Direktur Cabang PT KWN Rachmad Indrawan.

Selain itu, PT AMS dan PT KWN juga menyampaikan pengaduan tertulis kepada Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Pengaduan PT AMS disampaikan  lewat surat Nomor 021/AMS/PGD-SG/2011. Sedangkan  pengaduan PT KWN disampaikan lewat surat Nomor 084/KWN/Peng/2011.

Dalam surat sanggahan kepada panitia maupun surat pengaduan kepada Kejari, PT AMS dan PT KWN secara umum menduga panitia tender pembangunan kantor wali kota, kurang profesional dalam melaksanakan prosedur lelang dan kurang transparan dalam evaluasi pelelangan.

Kemudian, PT AMS dalam surat sanggahan yang kopiannya diberikan kepada Padang Ekspres, menduga panitia telah bersifat subjektif dalam melakukan evaluasi dan mengarahkan pemenang kepada salah satu peserta tender. Tidak itu saja, PT AMS juga menyorot masalah sumber daya manusia, dengan menyebut panitia tidak memiliki pengetahuan tentang informasi teknologi.

Namun, dugaan yang disampaikan PT AMS dan PT KWN, ditepis Yanuarizal, ketua panitia tender pembangunan Balai Kota. “Kami  sudah bekerja sesuai aturan,” kata Yanuarizal.

Diikuti 7 Perusahaan
Sekadar diketahui, tender dengan total harga perkiraan sendiri (HPS) Rp27,41 miliar, diikuti tujuh perusahaan dari Padang, Pekanbaru, Medan dan Jakarta. Ketujuh perusahaan itu, PT Bonai Riau Jaya, PT AMS, PT Wijaya Karya, PT KWN, PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, dan PT Dayatama  Beta Mulya.

Setelah dilakukan koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, klarifikasi penawaran, penilaian kualifikasi, dan verifikasi  terhadap ketujuh perusahaan tersebut. Maka  pada Selasa (16/8), panitia lelang Balai Kkota Payakumbuh yang ditetapkan dengan Surat Pengguna Anggaran Dinas PU Nomor 600/209/IV/PU-Pyk/2011, menerbitkan berita acara hasil pelelangan.

Dalam berita acara tersebut, PT Waskita Karya dinyatakan sebagai pemenang lelang, dengan harga penawaran terkoreksi Rp25.671.3700. Sedangkan PT Adhi Karya dinyatakan sebagai pemenang cadangan, dengan harga penawaran terkoreksi Rp26.300.737.000.  Sementara, lima perusahaan lainnya dinyatakan gugur karena berbagai hal. Khusus PT AMS dan PT KWN,dinyatakan gugur saat evaluasi administrasi. PT AMS gugur karena dianggap  tidak mengantongi Sertifikat ISO 9001, ISO 14001, dan OHSAS 18001. Di samping itu, penawaran PT AMS dianggap tidak lengkap dengan time schedule, peralatan minimal tak dilengkapi, dan personil teknik mesin tak ada.

Sedangkan PT KWN dianggap gugur oleh panitia karena sertifikat ISO 14001 dan OHSAS 18001 baru sebatas konfirmasi dan sudah tidak berlaku. Disamping itu, penawaran PT KWN juga dinilai tidak dilengkapi time schedule, rencana kualitas, dan keselamatan kerja.

Namun, PT AMS dan PT KWN keberatan dengan anggapan panitia. Seakan bersepakat, kedua perusahaan dalam surat sanggahan, sama-sama mengatakan, bahwa badan usaha yang harus bersertifikat ISO adalah badan usaha dengan klasifikasi grade 7, sementara grade 5 dan 6 tidak diperlukan sertifikat ISO.

Lantas, bagaimana tanggapan panitia terhadap sanggahan PT AMS dan PT KWN? “Kami belum bisa berkomentar. Sebab surat sanggahan dari dari kedua perusahaan, sedang kami bahas,” ujar Yanuarizal. “Ya, kawan-kawan panitia, memang masih membahas surat sanggahan itu,” ujar Kadis PU Payakumbuh Muswendry.

Wali Kota  Josrizal Zain memastikan, dirinya tidak intervensi dalam proyek Balai Kota. “Saya tidak intervensi. Saya juga sudah ingatkan Wawako dan Sekko agar tidak ikut intervensi. Begitupula dengan panitia dan Dinas PU, saya minta tidak bermain. Kalau terbukti main, panitia saya pecat,” tegas Josrizal.

(Fajar Rillah Vesky)

RAMADHAN TAHUN DEPAN, SUASANA BERBUKA SUDAH BERBEDA

 Wawako Syamsul Bahri
sumber : payakumbuhkota.go.id 24/08/11

“Jika Allah masih memberi umur panjang, Ramadhan tahun depan, dipastikan suasananya amat berbeda. Saat itu, prosesi pemilihan kepala daerah di Payakumbuh, sudah berakhir dan diketahui pasangan yang memimpin kota ini, periode 2012-2017. Tidak berlebihan, kalau hari ini kami pasangan Walikota Josrizal Zain dan Wawako Syamsul Bahri sekeluarga, mengucapkan terimakasih kepada seluruh warga kota yang selalu memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, selama kepemimpinan kami.”

Kalimat sederhana tersebut meluncur dari Wawako H. Syamsul Bahri, saat memberi sambutan dalam acara berbuka bersama dengan seluruh elemen masyarakat, Ikesmen dan pimpinan SOPD, di rumah dinas kediaman wawako di Jalan Pahlawan Payakumbuh, Selasa (23/8). Usai berbuka, berlanjut dengan pertemuan pers dengan anggota Balai Wartawan Luak Limopuluah, yang juga dihadiri Sekdako H. Irwandi, SH.

Menurut Wawako Syamsul Bahri, 23 September mendatang, tepat 4 tahun ia mendampingi Walikota Josrizal Zain menjalani amanah rakyat selaku top eksekutif di Payakumbuh. Josrizal yang sudah dua periode memimpin kota ini, disebut wawako telah banyak memberi bimbingan kepada dirinya.

“Selaku pimpinan, selaku bapak, selaku kakak dan selaku teman, Josrizal telah mengucurkan seluruh ilmu dimilikinya dibidang pemerintahan dan multi bidang lainnya kepada Saya. Walikota memberikam bimbingan dan melindungi Saya dalam menjalani tugas, sehingga telah merubah cara berpikir. Saya menjadi birokrat dan seorang pamong. Tapi, meski telah banyak pengalaman, dapat disimpulkan, ternyata memang tidak mudah menjadi seorang kepala daerah,” tegas Syamsul.

Menurut wawako, dari 500-an pasangan kepala daerah di Tanah Air, lebih 90% terjadi keretakan, akibat tak seiring jalan dalam menjalani roda pemerintahan. Sebaliknya, aku wawako, ia masih tetap akur, harmonis dan sehilir semudik, dengan walikota memimpin kota ini hingga sekarang.

Pernyataan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Wagub Mukhlis Kasim, Payakumbuh sudah menjadi kota terdepan di Sumatera Barat. Itu semua bukan prestasi pasangan walikota dan wawako dengan seluruh jajarannya bersama DPRD. Melainkan, karena dukungan seluruh warga kota, bersama unsur tigo sapilin, ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundokanduang, generasi muda, orpol, ormas, OKP dan seluruh anak negeri ini yang tersebar pada delapan nagari. “Kami tak akan sukses dan meski masih banyak kelemahan, tanpa peran serta masyarakat,” ucap Syamsul.

Pada Pilkada 2012 mendatang, yang prosesnya akan dimulai Januari nanti, Wawako Syamsul Bahri, menyadari, bakal banyak calon yang menjadi pilihan masyarakat. Untuk itu, dalam perbedaan pilihan pada pesta demokrasi itu, wawako mengingatkan, jangan sampai terjadi keretakan dan perselisihan dalam masyarakat. Warga diminta untuk arif dalam menentukan pilihan.

Sukses Pilkada Payakumbuh 2007, yang dikatakan Kapolri lewat Kapolda Sumbar, merupakan Pilkada teraman di Tanah Air, mesti dipertahankan dan berlanjut terus pada Pilkada 2012. Seperti pepatah biduak berlalu, kiambang bertaut. Kita semua satu rumpun keluarga yang tidak boleh terpecah, akibat perbedaan pilihan dalam Pilkada,” simpul wawako.

KUA-PPAS 2012 PAYAKUMBUH DISEPAKATI DPRD

sumber : payakumbuhkota.go.id  24/08/11

DPRD bersama eksekutif menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2012, di dalamnya sudah termasuk anggaran untuk pembangunan baru Kantor Walikota Payakumbuh, sebesar Rp27 M. Hal ini sejalan dengan izin prinsip pelaksanaan pekerjaan pembangunan kantor walikota melalui tahun jamak yang telah dikeluarkan DPRD Payakumbuh. Rancangan KUA-PPAS 2012 yang disepakati itu, telah disampaikan Walikota Payakumbuh H. Josrizal Zain, dalam Rapat Paripurna DPRD, 11 Juli 2011. Dalam KUA-PPAS itu, juga disepakati pendapatan daerah Rp405.416.171.280 dan belanja daerah Rp433.023.946.796.

Sekretaris DPRD Payakumbuh Drs. Atur Satria, dalam keterangan persnya kepada sejumlah wartawan di Balaikota Payakumbuh, Rabu (24/8), mengatakan, meski awalnya terjadi perpedaan pandangan dalam penetapan anggaran kantor walikota, tapi akhirnya seluruh anggota DPRD, dapat menerima dan menetapkan angka Rp27 M tersebut. “Seluruh anggota DPRD yang berada dalam 6 fraksi di dewan, sudah sepakat memberikan dukungan politiknya,” ucap Atur Satria.

Dikatakan, pembangunan Kantor Walikota Payakumbuh yang berlokasi di tanah eks SPG, di kawasan lapangan Kapten Thantawi itu, dilakukan dengan sistem kontrak tahun jamak, melalui APBD 2011 dan APBD 2012. Tahun 2011, dialokasikan dana untuk itu Rp12 M. Kemudian, sisanya sebesar Rp15 M, dialokasikan dalam APBD 2012.

Menurut Kadis PU Payakumbuh Ir. Muswendri Edvites, sewaktu penetapan APBD 2011, akhir Desember 2010, disepakati dana untuk pembangunan gedung baru Balaikota di eks tanah SPG di kawasan Bunian Payakumbuh, sebesar Rp22 Miliar. Namun, diawal 2011, sewaktu dokumen pelaksanaan kegiatan dipersiapkan, terjadi kenaikan harga bahan yang cukup signifikan. Sehingga, pemko harus melakukan revisi perencanaan, sekaligus menyesuaikan standar kebutuhan ruang berdasarkan Permendagri No.7/2006 serta Peraturan Menteri PU No.45/2007, tentang pedoman teknis Gedung Negara.

Waktu itu, DPRD juga menyetujui alokasi dana buat pembangunan balaikota dengan sistem tahun jamak, dengan meminta pihak eksekutif memberikan data pendukung yang menyangkut dengan pembangunan kantor balaikota itu. Data pendukung di antaranya berupa alokasi dana sesuai hasil revisi perencanaan, sudah diberikan walikota ke DPRD, sebut Muswendri.

Ditempat terpisah, YB Dt. Parmato Alam, anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, yang dihubungi, membenarkan, anggaran pembangunan baru kantor Walikota Payakumbuh itu telah disepakati saat pembahasan bersama KUA-PPAS APBD Payakumbuh 2012, disebuah hotel berbintang di Bukittinggi, pertengahan Agustus 2011.

“Penetapan anggaran pembangunan kantor walikota sebesar Rp27 M itu, telah disepakati bersama oleh tim anggaran eksekuif dengan DPRD,” tegas Dt. Parmato Alam yang juga Ketua KAN Aur Kuning itu.

Dukungan yang sama juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat Syaiful Anwar, SH. “Fraksi Demokrat bersama fraksi lainnya sudah sepakat menetapkan KUA-PPAS 2012, dan didalamnya sudah termasuk anggaran buat pembangunan balaikota Rp27 M,” tegasnya.

Pembangunan kantor walikota itu, direncanakan, bakal dimulai sekitar September mendatang. Proses tender kegiatan itu sedang berjalan yang diikuti 7 rekanan dari Padang, Pekanbaru, Medan dan Jakarta.

80 ANAK YATIM BALAI JARIANG TERIMA BINGKISAN LEBARAN

sumber : payakumbuhkota.go.id   24/08/11

Karang Taruna Mangkudu Kelurahan Balai Jariang, Kecamatan Payakumbuh Utara, menyediakan dana Rp7 juta untuk menyantuni anak yatim menghadapi Lebaran 1432 H mendatang. Bingkisan lebaran itu diserahkan Wakil Walikota Payakumbuh H. Syamsul Bahri, usai berbuka bersama dengan anak yatim dan warga setempat, di Masjid Syuhada, Senin (22/8).

Ketua Karang Taruna Mangkudu Yunaldi, di Balaikota Payakumbuh, menginformasikan, Rabu (24/8), kegiatan sosial yang diadakan menyambut lebaran itu, sudah dilakukan sejak 2004. Dananya dihimpun dari warga setempat serta donasi dari sejumlah perantau. Angkanya, dikatakan terus mengalami peningkatan tiap tahun.

Ketika penyerahan bingkisan lebaran itu, selain dihadiri Wawako Syamsul Bahri, juga dihadiri Camat Payakumbuh Utara Drs. Erwan, Ketua KAN Koto nan Gadang E.I. Dt. Rajo Mantiko Alam, Ketua LPM Dt. Mangkuto Rajo nan Hitam serta Lurah Dra. Desmon Korina serta sejumlah tokoh masyarakat setempat dan TP-PKK.

Kehadiran Wawako Syamsul Bahri yang juga ikut memberi bantuan, terasa sangat menyatu dengan warga setempat. Wawako selain mengapresiasi kegiatan Karang Taruna Mangkudu, dalam rangka menyantuni anak yatim, juga mengajak warga meningkatkan kebersamaan dalam bentuk kegiatan lain.

PEMKO SERAHKAN INSENTIF RW/RT SENILAI RP659 JUTA

Sumber : payakumbuhkota.go.id 23/08/11

Pemko Payakumbuh menyediakan insentif buat seluruh pengurus RW/RT se-Kota Payakumbuh, dengan total nilai Rp659 juta. Insentif tersebut, sejak Senin (22/8) mulai diserahkan Wakil Walikota Payakumbuh H. Syamsul Bahri dan Sekdako H. Irwandi, SH, diawali pengurus RW/RT dari 22 kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Barat. Penyerahan insentif yang berlangsung di aula Balaikota Payakumbuh itu, akan berakhir Rabu (24/8).

Keterangan Kabag Tata Pemerintahan Setdako Payakumbuh Drs. Syafwal, MM, setiap RW dan RT kebagian insentif Rp1 juta. Di Payakumbuh Barat tercatat 166 RT dan 60 RW. Kemudian Kecamatan Payakumbuh Utara 119 RT dan 56 RW, Kecamatan Payakumbuh Timur 90 RT dan 34 RW, Kecamatan Payakumbuh Selatan 49 RT dan 20 RW serta Kecamatan Lamposi Tigo Nagari 51 RT dan 14 RW.

Usai menyerahkan insentif secara simbolis kepada Ketua RW 01 Kelurahan Padang Tangah, Zulfahmi dan Ketua RT 01/RW 01 Kelurahan Ibuh, Suryani, Wawako Syamsul Bahari dalam sambutannya, mengatakan, insentif yang dikeluarkan pemko, dalam rangka memotiviasi semangat kerja pengurus RW/RT untuk memberikan pelayanan kepada warganya.

Sebagai ujung tombak pemerintah, dalam membantu memberikan pelayanan administrasi kependudukan, tugas RW/RT cukup berat. RW/RT nyaris bekerja 24 jam, tanpa mengharapkan pamrih. Malahan, untuk urusan keamanan lingkungan, cekcok rumah tangga atau sesama warga, pengurus RW/RT ikut bertanggung jawab menyelesaikannya yang kadangkala mengusik jam istirahat pengursu RW/RT.

Walau begitu, jelas wawako, meski pekerjaan pengurus RW/RT cukup berat dan melelahkan, tapi keberadaan yang bersangkutan cukup disegani di tengah masyarakat. Menurut wawako, warga kelurahan pantas memberikan apresiasi kepada pengurus RW/RT, atas pengabdiannya yang tanpa mengharapkan pamrih atau jasa lainnya. Pekerjaannya sangatlah mulia dan bernilai ibadah disisi Allah SWT, simpul wawako.

TANTANGAN DPRD NAIKKAN PAD 2012 MENJADI RP50 M

PEMKO SIKAPI POSITIF

Sumber : payakumbuhkota.go.id 23/08/2011

Loncatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Payakumbuh menjadi Rp50 M pada Tahun Anggaran 2012 disikapi positif oleh pasangan Walikota H. Josrizal Zain dan Wawako H. Syamsul Bahri. Kenaikan PAD mencapai 9.817.525.260 (24%) itu, dibanding PAD 2011 yang hanya berjumlah Rp40.182.474.740, sebuah kebijakan ril, yang harus dibuktikan dengan peningkatan kinerja seluruh SOPD terkait, ungkap Josrizal.

Menurut Walikota Josrizal Zain didampingi Wawako Syamsul Bahri dan Sekdako H. Irwandi, SH, di Balaikota Payakumbuh, Selasa (23/8), peningkatan target PAD itu, ditetapkan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2012 Payakumbuh, bersama DPRD, pekan pertama Ramadhan baru lalu. “Tantangan menaikkan PAD itu, harus disikapi positif,” tegas Josrizal.

Berkaca dengan penerimaan PAD Kota Payakumbuh, semester pertama, Januari-Juni 2011, cukup menggairahkan, mencatat Rp26,41 Milyar (65,72%) dari target PAD sebesar Rp40,2 Milyar. Periode yang sama, tahun anggaran 2010, pencapaian hanya mencatat Rp12,67 Milyar (26,41%), dari target Rp36,01 milyar. Bukti nyata, terjadi kenaikan yang cukup signifikan selama 6 bulan itu, sebesar Rp13.74 Miliyar. ,br>

Menurut Walikota Josrizal, dengan asumsi pendapatan dalam APBD Payakumbuh 2012 sebesar Rp405.416.171.280, berarti PAD Payakumbuh sudah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap APBD Payakumbuh, mencatat 11,50%. Meski baru sebuah target yang tertuang dalam KUA-PPAS, tapi dinilai sebuah kewajiban yang harus direalisir oleh pemko.

“Kita akan motivasi seluruh pimpinan SOPD terkait dengan penerimaan daerah, untuk melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Serta menggali sumber pendapatan baru,” katanya. Sementara itu, pihak pemko juga telah dan akan mengajukan Ranperda perubahan tarif sejumlah retribusi yang diberlakukan di kota ini kepada DPRD. Perubahan tarif itu, disesuaikan dengan kondisi dan pertimbangan yang matang, sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Laporan Kabid Pendapatan DPPKA Payakumbuh Erwan, S.Sos, dalam tiga tahun terakhir, PAD Payakumbuh terus bergerak naik, rata-rata 18%. Tahun 2010, target PAD Rp36.009.969.515, terealisasi Rp35.696.257.223 (99,12%). Tahun 2011, target PAD Rp40.182.474.740, realisasi hingga Juli 2011, sudah mencatat Rp29.098.638.141,44 (72,41%). Sisa penerimaan PAD sebesar Rp11.083.836.599, dalam rentang empat bulan ke depan, dikatakan Erwan bakal tercapai.

BERINGIN BESAR TUMBANG

Sumber : Padang Ekspres • Berita Peristiwa • Selasa, 23/08/2011

RUAS PAYAKUMBUH - BATUSANGKAR TERTUTUP

Hujan deras yang turun sepanjang malam sepekan terakhir, mengakibatkan tumbangnya sebatang pohon beringin besar di ruas jalan Payakumbuh-Batusangkar, di kelok Burai Kenagarian Tabekpatah Tanahdatar. Akibatnya, arus kendaraan dari dan menuju Payakumbuh, tertahan. Hingga petang Senin (22/8), kondisi jalan masih ditutupi bekas-bekas runtuhnya pohon beringin tersebut.

Menurut sejumlah warga, tumbangnya pohon beringin dengan ukuran diameter 1,3 meter itu, terjadi sekitar pukul 03.00 WIB.  Diawali hujan deras yang turun terus-menerus. Tanda-tanda bakal robohnya  pohon beringin itu, sudah terlihat sejak petang hari. Puluhan kubik tanah bercampur lumpur, turun dan masuk ke selokan yang ada di sepanjang jalan.

“Sejumlah kendaraan kami lihat kembali memutar arah menuju Payakumbuh. Sebaliknya, kendaraan dari arah Batusangkar, juga tidak terlihat melintas. Setelah itu, baru kami tahu, kalau ada pohon yang tumbang dan menutup badan jalan,” kata Amri, 47, warga Tabekpatah.

Menurut Endi, 24,  sopir minibus yang saban hari membawa kebutuhan rumah tangga dari Batusangkar menuju Pekanbaru dan Jambi, pagi itu, ia baru saja kembali dari Pekanbaru menuju Batusangkar. Mengetahui ada pohon beringin besar tumbang dan menutup badan jalan, ia segera memutar arah, melewati jalan Baso.

Namun sebagian pengendara yang tidak mengetahui kejadian itu, terjebak di lokasi. “Untung saja, belum ada kendaraan di belakang saya. Sebab kalau sudah antre, maka susah untuk memutar arah. Dari pada menunggu lama, karena belum ada petugas yang membersihkan, terpaksa saya memutar ke Baso,” kata Endi mengaku lewat kelok Burai itu sekitar pukul 05.00 WIB.

”Kita berharap pemerintah kabupaten Tanahdatar, segera memperbaiki tebing yang mengancam jalan. Sebab, kita lihat, tebing tempat tumbangnya pohon beringin itu, sudah rusak dan sewaktu-waktu saat hujan turun, bisa saja runtuh dan menimbulkan korban jiwa. Apalagi, ruas jalan itu sudah mulai padat dilewati pengendara mudik,” harap Mak Etek, warga Tanjungalam. (jon)

RAPBN 2012 dan KEPENTINGAN DAERAH

Oleh : Riza Falepi

Anggota DPD

sumber : Padang Ekspres • Senin, 22/08/2011 

Setiap 16 Agustus Presiden menyampaikan nota keuangan terkait Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada Sidang Umum DPR dan DPD.

Kemudian RAPBN ini dibahas DPR sampai pengambilan keputusan dalam bentuk penetapan APBN tahun berikutnya. DPD ikut membahas sampai pembahasan tingkat satu dengan pertimbangan terhadap kepentingan daerah, terutama daerah masing-masing.

Namun pada pembahasan tingkat dua atau lebih dikenal pada proses pengambilan keputusan, DPD tidak dilibatkan karena memang secara konstitusi tidak punya hak memutuskan.

Pada tahun ini Presiden sudah menyampaikan RAPBN berikut nota keuangannya beberapa hari yang lalu. Dalam RAPBN 2012 ini direncanakan anggaran mencapai Rp 1.418 trilyun rupiah, dengan dana transfer ke daerah sebesar 464,4 trilyun rupiah. Sebenarnya angka sebesar ini untuk dana transfer ke daerah cukup besar.

Namun, sejak tahun 2005 terjadi pemekaran yang menghasilkan daerah baru berupa 7 provinsi dan 164 kabupaten dan 34 kota. Akibatnya,  kue anggaran harus berbagi lebih banyak dengan daerah pemekaran tersebut yang berdampak kepada seolah-olah penambahan anggaran transfer ke daerah hanya sedikit sekedar penutup laju inflasi. Diperkirakan hal ini akan tetap terjadi sampai proses pemekaran berhenti.

Dari sudut pandang daerah, hal ini menjadi persoalan stagnasi pertumbuhan manakala kepala daerah yang bersangkutan hanya mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan dari dana transfer pusat ke daerah saja. Kecuali kepala daerahnya kreatif untuk membangun iklim investasi yang baik serta memahami seluk-beluk kekuatan potensi daerahnya dengan baik sebagai faktor endowment yang dapat ditingkatkan menjadi pusat pertumbuhan baru.

Dengan demikian, ibarat pemerintah pusat sebagai ‘orang tua’ yang memberikan belanja kepada ‘anaknya’ di daerah: “Saya berikan uang belanja sekian, pandai-pandailah menggunakannya”. Dengan kata lain, hanya kepala daerah yang mampu lah yang bisa mengelola anggaran terbatas tersebut menjadi optimal untuk pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Anggaran terbatas yang menjadi alasan klasik kepala daerah seharusnya tidak lagi menjadi isu besar karena semua daerah rata-rata mengalaminya.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di 2012 untuk anggaran belanja kementerian, lembaga, serta non kementrian,  diarahkan untuk mencapai sembilan sasaran utama. Kesembilan program ini sangat berdampak pada daerah yaitu: (1) meningkatkan belanja infrastruktur untuk mengatasi sumbatan, keterkaitan dan keterhubungan domestik, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat (2) menuntaskan reformasi birokrasi, (3) meningkatkan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana, (4) memperkuat program-program prorakyat melalui langkah-langkah keberpihakan pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan lapangan kerja, (5) meningkatkan kualitas belanja negara melalui pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja, (6) mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara, (7) meningkatkan kapasitas mitigasi, (8) memenuhi anggaran pendidikan sesuai amanah konstitusi, dan (9) memberikan dukungan kepada pelaksanaan kegiatan kerjasama pemerintah swasta atau public private partnership.

Di luar RKP, penulis melihat program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) juga merupakan program utama pemerintah yang berpengaruh pada percepatan pertumbuhan daerah serta pemerataannya. Dalam rancang bangun MP3EI digunakan tiga strategi besar, yaitu:

(1) mengembangkan enam koridor ekonomi Indonesia yang meliputi koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Maluku, (2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara local dan terhubung secara internasional, dan (3) mempercepat kemampuan SDM dan Iptek untuk mendukung pengembangan program utama, dengan meningkatkan nilai tambah di setiap koridor ekonomi. Pendanaan MP3EI ini dilakukan melalui keterpaduan pendanaan dari APBN, APBD, BUMN, serta pihak swasta dan masyarakat.

Pada RAPBN ini, asumsi pertumbuhan sekitar 6,7%, laju inflasi 5,3%, suku bunga SPN 6,5%, nilai tukar rupiah 8800 per USD, harga minyak USD 90 per barrel, dan lifting minyak 950 ribu barrel per hari. Dengan asumsi pertumbuhan seperti ini, rasanya sulit jika mengacu pada tujuan MP3EI dimana pada tahun 2025 PDB Indonesia akan mencapai 4,5 trilyun USD dengan pendapatan per kapita sebesar 15.000 USD. Bayangkan, hari ini saja PDB kita baru sekitar 0,9 trilyun USD dengan pendapatan per kapita sekitar 3.000 USD. Diperkirakan, Indonesia harus memiliki angka pertumbuhan minimal sebesar 7,5 % untuk mencapai target 2025 tersebut.

Jika membaca postur RAPBN 2012, sebenarnya pemerintah sudah mengarah pada penyelesaian isu-isu penting persoalan ekonomi Indonesia hari ini. Pada prinsipnya, persoalan utama ekonomi Indonesia saat ini adalah ketidakefisienan, ketidakefektifan, produktifitas yang rendah, dan lebih mengandalkan faktor endowment berupa komoditas yang sedang bagus-bagusnya di pasar internasional. Ketiga isu ini jika disederhanakan akan bermuara pada beberapa persoalan.

Pertama, sistem logistik yang mahal, dan ini ditunjukkan oleh prioritas RKP pertama yakni mengatasi sumbatan, terutama untuk keterkaitan dan keterhubungan domestik. Persoalan ini nyata-nyata sudah membebani kita, dengan contoh kasus jeruk Brastagi dibandingkan dengan jeruk Cina. Ongkos logistik jeruk Cina dari Beijing ke Jakarta jauh lebih murah dibandingkan dari ongkos pengiriman jeruk dari Brastagi di Sumatera Utara ke Jakarta. Belum lagi kasus overload bongkar muat yang sangat lama di Teluk Bayur (mencapai 23 hari) jika dibandingkan dengan di Singapura yang hanya satu hari, atau rencana pembangunan jembatan Selat Sunda yang belum selesai sampai sekarang sehingga menyebabkan antrian truk di Pelabuhan Merak. Apalagi kalau berbicara mengenai pembangunan di Indonesia Timur.

Kedua, infrastruktur yang tidak memadai, terutama listrik dan jalan. Amat banyak investasi yang masuk ke Indonesia, dan hampir setengahnya batal gara-gara tidak tersedianya listrik. Penulis pernah mengajak investor mendirikan pabrik coklat di Sumatera Barat, namun investornya balik kanan begitu mengetahui tidak adanya listrik yang siap dengan persyaratan stabilitas dan tidak mati hidup. Fenomena ini merata di seluruh Indonesia. Ketiga, persoalan reformasi birokrasi. Birokrat kita hari ini belum optimal dari sisi kinerja, apalagi dalam masalah pengelolaan yang tidak mengacu pada prinsip-prinsip produktifitas, efisiensi, dan efektifitas. Penulis menganggap ketiga persoalan ini mesti dibenahi dengan sungguh-sungguh jika menginginkan kita maju. Ini adalah persyaratan minimum, dan penulis menganggap pemerintah SBY dapat dikatakan berprestasi jika mampu mengatasi persoalan ini.

Setelah itu baru kita melangkah kepada peningkatan daya saing bangsa secara keseluruhan. Kita harus menemukan cara kita sendiri bagaimana mentransformasi faktor endowment kita berupa ketersediaan bahan baku yang melimpah menjadi sesuatu yang bernilai tambah tinggi. Pada jangka menengah, pembangunan industri pengolahan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah. Tinggal menetapkan daerah mana saja yang menjadi basis produksinya dan sekaligus disinkronisasi dengan konsep MP3EI. Disinilah lompatan pertumbuhan ekonomi akan terjadi, yang penulis perkirakan dapat memberikan dampak pertumbuhan sebesar 8-10 persen per tahun.

Titik kritis dari persoalan ini adalah apakah konsep MP3EI dengan menekankan prinsip kerja keras dan meninggalkan pola pikir business as usual. Dengan kata lain, akan muncul ekonomi bernilai tambah tinggi, yang dimulai dengan industri pengolahan yang kemudian berlanjut pada industri berbasis iptek dengan nilai tambah tinggi atau innovation driven economy. Menurut penulis, apabila era pemerintahan SBY ini mampu membereskan bottle neck di atas dan kemudian meletakkan dasar yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya untuk siap memulai ekonomi dengan pertumbuhan tinggi (8-10 persen) maka harapan pada visi 2025 penulis yakini akan bisa lebih cepat. Dan inilah mimpi kita menjadikan Indonesia bersama Cina dan India sebagai motor penggerak ekonomi dunia, di tengah mulai merosotnya peran Eropa dan Amerika Serikat.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana daerah merespon dan mengambil keuntungan terhadap realita RAPBN hari ini. Penulis tetap berkeyakinan jika daerah mampu meresponnya dengan tepat maka ia berpotensi tumbuh melebihi rata-rata pertumbuhan nasional. Dan penulis menganggap itulah kepala daerah yang berhasil.

Bagi kita di Sumatera Barat, lebih khusus lagi, mulai berpikir strategis dengan tetap melihat seluruh peluang RAPBN tersebut dan koheren dengan rencana pemerintah tersebut. Walaupun seluruh rencana pemerintah ini masih penulis ragukan konsistensinya (sesuatu yang sangat mahal bagi kita), lebih baik kita berpikir optimis untuk mengambil keuntungan bagi daerah kita. Lebih baik kita berjuang untuk menyelesaikan PR kita untuk menyelesaikan reformasi birokrasi, debottlenecking terhadap permasalahan Teluk Bayur, Kelok Sembilan, serta pendirian beberapa lapangan terbang perintis, seperti Piobang di 50 Kota, Pasaman Barat, serta Dharmasraya. Kemudian melangkah lebih jauh membangun interkoneksi yang berorientasi pada Selat Malaka, dengan target agar kita mendapat manfaat maksimal terhadap program MP3EI serta memanfaatkan Teluk Bayur sebagai pintu gerbang ke arah barat (Afrika, Timur Tengah, dan Eropa).

Dalam konteks provinsi Sumatera Barat inilah kita harus mampu menciptakan konsistensi dan desain pembangunan yang inheren dengan RAPBN kita. Konsistensi diperlukan sehingga walaupun kita bukan bagian dari koridor MP3EI namun kita memperoleh manfaat lebih untuk itu. Setidaknya, kita harus bisa menemukan cara kita sendiri (caro awak) agar mampu menyelesaikan setidaknya dua hal. Pertama, Sumatera Barat harusnya menjadikan basis pertumbuhan lebih terarah dan konsisten berdasarkan konsep ekonomi bernilai tambah sedang dan tinggi. Misalnya, apabila kita yakin mengatakan Sumbar sebagai penghasil utama cokelat, maka sudah selayaknya pemerintah provinsi bersama kota dan kabupaten membuat roadmap untuk itu sampai pada industri yang bernilai tambah tinggi. Bukan berarti yang lain tidak diperhatikan, namun ada prioritas dan konsistensi. Kedua, dengan caro awak harus bisa menyelesaikan kendala-kendala pertumbuhan yang berakar pada dua persoalan utama yaitu persoalan tanah dan persoalan SDM (brain drain).

Akhirnya, hal ini berpulang kembali kepada kemampuan kepala daerah untuk memulai sebuah mimpi pertumbuhan tinggi dengan keterbatasan RAPBN yang ada. Penulis melihat kemampuan kepemimpinan kepala daerah di satu sisi serta kreatifitas dan inovasi dalam menyikapi RAPBN dan arah kebijakan pembangunan semisal MP3EI akan mampu ‘membonceng’ jika tidak melebihi pertumbuhan tinggi yang direncanakan oleh pemerintah pusat menuju target 2025. Kesadaran kolektif urang awak di kampung melihat realita ini tentu dituntut. Apalagi kalau ini didukung oleh masyarakat minang perantauan. Inilah tantangan utama kita ke depan sebagai urang awak di kampung. (*)

Moratorium PNS hingga 2012

Kecuali Tenaga Pendidik dan Kesehatan
Pemerintah akan memberlakukan moratorium (penghentian sementara) penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) selama 16 bulan, terhitung 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012. Keputusan itu akan diatur melalui SKB (surat keputusan bersama) tiga Menteri yang terbit pecan depan.

”Ini adalah salah satu langkah utama program reformasi birokrasi,” ujar Wakil Presiden Boediono saat memimpin rapat tentang moratorium penerimaan PNS di kantornya, kemarin. Rapat dihadiri sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara EE Mangindaan, Mendagri Gamawan Fauzi, dan Mendiknas Muhammad Nuh.

Boediono mengemukakan moratorium ini adalah langkah tidak permanen dan selektif dengan beberapa pengecualian, misalnya untuk tenaga pendidik, kesehatan seperti dokter dan perawat, serta petugas keselamatan publik. Penetapan moratorium ini akan diatur melalui SKB Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi. ”SKB sedang difinalisasi, harus minggu depan selesai,” tegasnya.

Selanjutnya, seluruh kementerian dan lembaga, dalam koordinasi tim reformasi birokrasi nasional (TRBN) akan merumuskan ketentuan rinci mengenai pelaksanaan moratorium ini. Tujuan utama moratorium ini adalah penataan menyeluruh pegawai negeri agar tercapai ukuran yang tepat dan efisien (right sizing). ”Selama masa moratorium, kita akan tata kembali berbagai hal tentang kepegawaian,” lanjutnya.

Menteri PAN dan Reformasi birokrasi, EE Mangindaan mengatakan, pemerintah juga akan melakukan konsolidasi serta menata kembali distribusi pegawai negeri. ”Perlu ada efisiensi atau optimalisasi penggunaan anggaran, yaitu melalui penggunaan anggran belanja pegawai atau belanja publik. Salah satu alternatif adalah moratorium, tapi jangan asal moratorium tapi harus ada kaitannya dengan efisiensi dan reformasi,” tambahnya.

Mangindaan menyebut, moratorium tidak bisa dilakukan secara kaku. Oleh karena itu, dalam rapat Wapres meminta agar kita laksanakan dengan bijaksana. ”Moratorium yang kita lakukan memiliki pengecualian-pengecualian. Contoh, tenaga pendidik seperti dosen dan guru tidak bisa begitu saja distop, kalau pensiun siapa mau ganti. Kedua tenaga kesehatan, namanya orang sakit tidak bisa ditunda harus ada perawat,” ungkapnya.

Selain itu ada pengecualian untuk tenaga yang bertugas dalam penyelamatan keamanan, keselamatan rakyat dan yang memiliki tugas pelayanan publik lainnya. ”Tenaga-tenaga lain juga ada. Yang spesifik, nanti kita bisa lihat. Oleh karenanya right sizing dilihat dari organisasinya. Selama moratorium kita akan tata kembali kebutuhan pegawai negeri di setiap Kementerian Lembaga dan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten Kota. Di sinilah kesempatan untuk membuat penataan kembali kebutuhan personil atau pegawai negeri di setiap instansi,” cetusnya.

Sementara itu, Menkeu Agus Martowardjojo mengungkapkan, moratorium penerimaan PNS tidak akan berpengaruh terhadap pegawai honorer. Para pegawai honorer masih bisa mengubah statusnya menjadi PNS. ”Tapi, tentunya setelah mempunyai kualifikasi yang betul. Jadi, harus ada proses rekrutmen dan seleksi yang baik,” katanya.

Agus mengatakan, dampak dari pengangkatan pegawai honorer dan menutup pegawai yang pensiun, bakal menelan tambahan anggaran hingga Rp3 triliun. ”Net impact (dampak nyata) itu jumlah biaya yang mesti dikeluarkan untuk membayar honorer dibandingkan pegawai yang pensiun selama tiga tahun. Itu adalah biaya yang lebih karena kita harus merekrut yang honorer dengan cara seleksi yang baik,” tandasnya.

Sumbar Minta Pengecualian
Menanggapi kebijakan yang telah diputus pemerintah tersebut, Sekretaris Provinsi Sumbar Ali Asmar mengatakan, pemerintah daerah tentu akan mengikuti kebijakan tersebut. Apalagi, diketahui CPNS yang lulus SK-nya dikeluarkan dan disahkan pusat. “Sangat berisiko kalau kita tetap bersikeras, bisa-bisa CPNS yang lulus tidak ada SK-nya, dan menjadi masalah baru,” jelas mantan Sekretaris Kota Padangpanjang, itu.

Meskipun begitu, pemprov akan berupaya melakukan lobi ke pemerintah terkait dispensasi agar tetap bisa menerima CPNS formasi tenaga administrasi dan teknis.
“Tenaga itu masih dibutuhkan, beda dengan provinsi lain. Untuk itu, dalam waktu dekat kami akan berkonsultasi dengan Mendagri dan Menpan, untuk menanyakan, apakah bisa diberikan dispensasi atau pengecualian khusus untuk Sumbar,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Jaya Disman mengatakan, BKD Februari lalu telah mengirimkan usulan CPNS ke pemerintah sebanyak 300 orang untuk ditempatkan di provinsi. Jika ditotal dengan seluruh usulan kabupaten dan kota di Sumbar, jumlahnya mencapai 5 ribu orang.

Dia beralasan, usulan itu dikirim karena saat ini pemerintah kabupaten dan kota umumnya masih mengeluhkan kekurangan tenaga teknis. Di provinsi saja, kata dia, PNS yang akan pensiun 290 orang dari berbagai bidang dan tingkatan.

Padang Berdayakan Aparatur
Terpisah, Kepala BKD Padang Hiptonius Damanhuri menyebutkan Pemko telah mengusulkan 367 CPNS dengan ijazah paling rendah D2, D3, dan S1. Dari jumlah itu, 300 orang di antaranya diperuntukan sebagai tenaga teknis di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sat Pol PP, dan Pemadam Kebakaran. Pemko juga mengusulkan CPNS untuk guru 40 orang dan tenaga medis 21 orang.

Namun, kata dia, apabila usulan tersebut tidak diterima, maka Padang siap memberdayakan aparatur atau pegawai yang ada. (x/kd/jpnn)

sumber : Padang Ekspres • Sabtu, 20/08/2011

Gaji PNS Naik lagi 10 Persen

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono benar-benar menebar optimisme dalam pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN 2011 di depan sidang DPR dan DPD di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin (16/8). Meski politik, hukum bergolak dan krisis dunia masih fluktuatif, pemerintah berani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 6,7 persen pada 2012. Target itu lebih tinggi dibandingkan perkiraan tahun ini sebesar 6,5 persen.

Untuk meraih target itu, pemerintah meningkatkan alokasi belanja modal dan memangkas belanja barang pada pos anggaran pemerintah pusat.
Namun, belanja pegawai masih tetap tinggi, terutama untuk menunjang kebijakan kenaikan gaji PNS dan prajurit TNI/Polri sebesar 10 persen.

Dalam RAPBN 2012, belanja modal dianggarkan Rp 168,1 triliun, meningkat Rp 27,2 triliun atau 19,3 persen dibandingkan APBN Perubahan (APBN-P) 2011. Belanja barang dipangkas 1,7 persen dari Rp 142,8 triliun tahun ini menjadi Rp 138,5 triliun. Contoh belanja barang dalam APBN adalah pembangunan gedung dan pembelian kendaraan dinas. Sedangkan belanja pegawai meningkat 18,0 persen, dari Rp 182,9 triliun menjadi Rp 215,7 triliun.

”Peningkatan anggaran belanja modal yang semakin tinggi, kita arahkan untuk menunjang pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur energi, ketahanan pangan, dan komunikasi, sebagai bagian dari upaya kita untuk mendukung pengembangan dan peningkatan keterhubungan antarwilayah,” kata Presiden kemarin (16/8).

SBY mengatakan, untuk meningkatkan keterhubungan antarwilayah, belanja modal antara lain direncanakan untuk membangun jaringan rel kereta api baru sepanjang 150 kilometer. Juga, mengembangkan dan merehabilitasi 116 bandara dan membangun 14 bandar udara baru. ”Kita ingin menyeimbangkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia,” kata presiden.

Belanja modal juga bakal dialokasikan untuk pembangunan jalan baru dan peningkatan kapasitas jalan sepanjang 4.005 km. Anggaran negara juga disiapkan untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan sepanjang 36.319 km; membangun jembatan baru sepanjang 7.682 meter dan memelihara jembatan sepanjang 217.076 meter di seluruh tanah air.

Secara umum dalam RAPBN 2012, belanja negara dianggarkan Rp 1.418,5 triliun, naik Rp 97,7 triliun atau 7,4 persen dari pagu belanja negara pada APBN-P 2011 sebesar Rp 1.320,8 triliun. Dari jumlah itu, belanja kementerian dan lembaga Rp 476,6 triliun; belanja nonkementerian dan lembaga Rp 477,5 triliun; serta transfer ke daerah Rp 464,4 triliun.

Ada tujuh kementerian dan lembaga yang mendapat alokasi anggaran di atas Rp 20 triliun. Yakni, Kementerian Pertahanan dengan alokasi Rp 64,4 triliun; Kementerian Pekerjaan Umum Rp 61,2 triliun; Kementerian Pendidikan Nasional Rp 57,8 triliun; Kementerian Agama Rp 37,3 triliun; Polri Rp 34,4 triliun; Kementerian Kesehatan Rp 28,3 triliun; dan Kementerian Perhubungan Rp 26,8 triliun.

Seperti tradisi sebelumnya, SBY juga berusaha memikat hati warga dengan kembali mengumumkan rencana kenaikan gaji PNS dalam pidato pengantar Nota Keuangan. Tahun depan, gaji PNS, TNI, Polri, dan pensiunan bakal naik rata-rata 10 persen. ”Pemerintah juga tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan,” kata SBY.

Alokasi anggaran untuk pos gaji dan tunjangan pegawai direncanakan mencapai Rp 104,9 triliun, atau 48,6 persen dari total belanja pegawai sebesar Rp 215,7 triliun. Jumlah itu meningkat Rp 15,2 triliun atau 16,9 persen dari pagunya dalam APBNP 2011. Selain kenaikan gaji 10 persen dan pemberian gaji ke-13, pembengkakan anggaran juga untuk menutup kenaikan uang makan bagi PNS dan uang lauk pauk prajurit TNI/Polri sebesar Rp 5.000 per orang per hari.

Dalam RAPBN 2012 juga dialokasikan pos honorarium, vakasi, dan lembur sebesar Rp 41,6 triliun atau 19,3 persen dari total belanja pegawai. Jumlah ini juga meningkat Rp 10,6 triliun atau 34,1 persen dibanding APBNP 2011. Anggaran kontribusi sosial, atau pos anggaran untuk dana pensiun, dialokasikan Rp 69,2 triliun atau 32,1 persen dari total belanja pegawai.

Di sisi lain, pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp 1.292,9 triliun. Proyeksi ini meningkat Rp 123,0 triliun atau 10,5 persen dari target APBN-P 2011 sebesar Rp 1.169,9 triliun. Dengan belanja negara Rp 1.418,5 triliun, defisit anggaran dianggarkan menjadi 1,5 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto, red). Jumlah ini lebih kecil dibandingkan defisit anggaran tahun ini yang mencapai 2,1 persen PDB.

SBY mengatakan, peningkatan pendapatan negara bakal menjadi kunci kemandirian negara dalam membiayai pembangunan. ”Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan negara, baik penerimaan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP,” kata SBY.

Penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp 1.019,3 triliun. Jumlah tersebut tumbuh Rp 140,6 triliun, atau sekitar 16 persen dari target anggaran tahun ini. Dengan proyeksi itu, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB atau tax ratio tumbuh tipis dari 12,2 persen di tahun 2011 menjadi 12,6 persen pada 2012. SBY mengatakan, peningkatan pajak bakal membawa konsekuensi pada pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Pidato SBY kemarin dianggap sebagian publik hanya dijadikan tebar pesona presiden. Sebab, hingga bertambahnya usia kemerdekaan menjadi 66 tahun, beban utang Indonesia justru terus bertambah. Bahkan, hanya dalam waktu sebulan, utang pemerintah Indonesia menanjak signifikan dari Rp 1.723,9 triliun per Juni 2011 menjadi Rp 1.733,64 pada Juli 2011.

”Artinya, naik Rp9,5 triliun,” kata Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan saat menggelar demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, kemarin (16/8). Dia menyebut kalau dibandingkan dengan jumlah utang per Desember 2010 sebesar Rp1.676,85 triliun, artinya jumlah utang bertambah Rp 56,79 triliun.

Pada 2011 saja, lanjut Dani, pemerintah menambah alokasi pembayaran utang hingga mencapai Rp 249,7 triliun atau meningkat Rp 35 triliun dari 2010. ”Angka ini jauh lebih besar dari total belanja modal yang notabene merupakan investasi pemerintah dalam APBN P 2011 yang hanya sebesar Rp 136,8 triliun,” tegasnya.

Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics (Indef) Ahmad Erani Yustika, APBN tidak bisa diandalkan sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi. ”Karena kontribusinya hanya 9 persen saja,” kata doktor ekonomi lulusan University of G’ttingen, Jerman itu

Meski demikian, menurut dia, belanja modal bisa diarahkan untuk memandu sektor swasta untuk bertanam modal. Misalnya di pembangunan infrastruktur. ”Jika infrastruktur dibangun cepat, investasi swasta akan meningkat, dan ini menjadi sumber growth yang besar. Jadi, kata kuncinya adalah efektivitas belanja modal untuk memandu pembangunan ekonomi,” kata guru besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan Universitas Brawijaya itu.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, peningkatan belanja modal dan pemangkasan belanja barang merupakan komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas belanja. Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu menambahkan, belanja modal pemerintah akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar.

Di bagian lain, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo berpendapat, pemerintah perlu melakukan langkah progresif yang revolusioner. ”Pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi yang berani, kebijakan politik anggaran yang tuntas, dan mengoptimalkan potensi perpajakan yang ada,” urainya usai mengikuti pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN 2011. Secara umum, kata Tjahjo, dari pidato presiden tersebut masih perlu dibuktikan implementasinya. Dia mencontohkan anggaran pendidikan 20 persen. (sof/fal/dyn/pri/iro/jpnn)

sumber : Padang Ekspres • Rabu, 17/08/2011

17 ORANG PTT TUNGGU KEPASTIAN MORATORIUM

Sebanyak 17 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang sudah mengabdi sejak tahun 2005 dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Tetapi, proses pengangkatan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait moratorium penerimaan pegawai tahun 2011 ini.

Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi A DPRD Kota Payakumbuh dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Payakumbuh beberapa waktu lalu. Raker yang berlangsung di Ruang Komisi A tersebut dipimpin Ketua Komisi A, Alhadi Hamid dan dihadiri Kepala BKD Kota Payakumbuh, Dra. Ruslayetti, M.Pd beserta seluruh Kepala Bidang.

“Kita memang sudah mengusulkan 17 orang PTT untuk diangkat menjadi CPNS tahun 2011 ini, akan tetapi prosesnya tergantung kebijakan moratorium penerimaan pegawai yang masih digodok oleh pemerintah pusat”, terang Ruslayetti.

Ditambahkan Ruslayetti, pada tahun ini Kota Payakumbuh hanya kebagian kuota penerimaan CPNS sebanyak 67 orang saja. Hal itu sudah merupakan keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

“Tahun ini kuota kita yang disetujui Kemen-PAN hanya 67 CPNS, hal itu menurun jauh dari tahun 2010 yang mencapai jumlah 194 CPNS”, ujarnya sembari mengingatkan kembali bahwa itu semua masih tergantung jadi tidaknya moratorium penerimaan CPNS.

Anggota Komisi A DPRD Payakumbuh, H.Maharnis Zul, S.Pd mempertanyakan upaya serius BKD untuk membina pegawai yang ada di Pemko Payakumbuh. Menurutnya masih banyak pegawai yang kerja bermalas-malasan dan suka ambil muka.

“Masalah pembinaan karier pegawai harap betul-betul dipertimbangkan secara matang dan objektif, karena saya melihat ada sosok pegawai yang berkategori aktif pasif atau suka ambil muka demi mendapatkan jabatan, sementara kinerjanya tidak memuaskan”, tukuk Maharnis Zul.

Menanggapi hal itu, Kepala BKD berjanji akan memperhatikan betul proses pembinaan karier pegawai sesuai dengan yang diharapkan oleh Komisi A DPRD Kota Payakumbuh diatas

ANAK NAGARI KOTO NAN GADANG MERASA TERSANJUNG

Berbuka dg Gubernur dan Walikota

Anak Nagari Koto nan Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara, merasa tersanjung dengan kehadiran Gubernur Sumatera Barat H. Irwan Prayitno dan Walikota Payakumbuh H. Josrizal Zain, bersama rombongan di Masjid Gadan Koto nan Gadang, Kamis (18/8).

Kehadiran gubernur dan walikota bersama sejumlah pimpinan SOPD provinsi dan membawa buya terkenal Sumbar Drs. H. Deflaizar, hadir di Masjid Gadang, bukan sekedar kunjungan Tim Ramadhan. Tapi, ikut berbuka bersama dengan anak nagari Koto nan Gadang di masjid tertua di Koto nan Gadang itu. Rombongan gubernur dan walikota, sejak pukul 18.00 WIB sudah berbaur dengan ratusan anak nagari setempat.

“Terimakasih pak gubernur, terimakasih pak walikota, telah hadir menikmati masakan anak nagari Koto nan Gadang serta bersilaturahim dan shalat taraweh berjemaah dengan kami. Kami sangat tersanjung, dan mudah-mudahan bakal membawa perubahan bagi pembangunan di Koto Nan Gadang ke depan,” ucap Ketua KAN Koto nan Gadang E.I Dt. Rajo Mantiko Alam, SE, dan tokoh masyarakat setempat Ir. H. Reza Pahlevi, MT, saat keduanya didaulat memberi sambutan.

Di depan jemaah Masjid Gadang Koto nan Gadang, gubernur dan walikota, mengajak masyarakat untuk memanfaatkan potensi alam Minangkabau yang kaya dengan potensi alamnya. Angka kemiskinan di provinsi ini yang berjumlah 9% dari total penduduk Sumbar, akan dapat ditekan, jika seluruh warga meninggalkan kebiasaan buruk pemalas.

Pemprop Sumbar dan Pemko Payakumbuh, dikatakan, punya program pemberdayaan masyarakat, untuk mengurangi angka kemiskinan. Di antaranya, melalui program satu sapi satu petani, pemberian modal dana bergulir serta bantuan modal usaha lewat kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah akan menyalurkan bantuan modal usaha terhadap masyarakat yang sungguh-sunguh yang ingin membuka usaha.

Mereka yang pemalas, tetap tak akan dilayani. Karena itu, pengentasan kemiskinan bukan semata tanggung jawab pemerintah, tapi juga keinginan kuat dari warga dimaksud untuk merubah kehidupannnya, tegas gubernur dan walikota. Tim Ramadhan khusus gubernur tu, juga menyerahkan bantuan     Rp9 juta plus 15 Alqur’an buat Masjid Gadang Koto nan Gadang.

 

sumber : payakumbuhkota.go.id

PAWAI HUT RI DIGANTI DG PAWAI BUDAYA SUMBAR

Warga Kota Tak Perlu Kecil Hati.

Warga kota Payakumbuh tidak perlu kecil hati, tidak digelarnya pawai pembangunan dan pawai alegoris dalam perayaan HUT RI ke-66 di Payakumbuh. Biasanya, setiap tanggal 18 Agustus, warga Luak Limopuluah, bakal mendapat hiburan spetakuler berupa pawai. Tapi, sejak dua tahun terakhir, pawai dimaksud urung terlaksana, karena HUT Kemerdekaan bertepatan dengan puasa Ramadhan.

Keterangan Sekdako Payakumbuh H. Irwandi, SH, di Balaikota Payakumbuh, Jum’at (19/8), kekecewaan warga itu akan diobati dengan pawai budaya tingkat Sumatera Barat. Pasalnya, Payakumbuh selama sepekan, mulai 11 sampai 17 September 2011, akan menjadi pusat perhatian, sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Budaya Sumatera Barat. Salah satu iven yang cukup kolosal, berupa penampilan pawai budaya, diikuti seluruh kota/kabupaten peserta.

Pawai budaya dimaksudkan dirancang lebih meriah. Seluruh daerah di Ranah Bundo Kanduang ini, akan menampilkan semua budaya yang dimiliki. Warga Luak Limo Puluah serta tamu yang datang ke Payakumbuh, bakal menikmati dan terhibur melihat barisan pawai budaya, sebagai cerminan budaya Minangkabau. Rute pawai tersebut, direncanakan, bergerak dari GOR Kubu Gadang menuju Labuh Basilang, Jalan A.Yani, Jalan Sudirman, dan finis di simpang Benteng.

Di tempat terpisah Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Payakumbuh, Drs. Rida Ananda, mengatakan, persiapan pekan budaya tersebut, meski puasa Ramadhan, terus berjalan sebagaimana mestinya. Payakumbuh sebagai tuan rumah, sudah menyiapkan tim kesenian dan budaya, guna menghadapi berbagai iven yang akan dilaksanakan.

Lokasi Pekan Budaya Sumbar itu, terpusat di GOR Kubu Gadang. Sejumlah iven yang akan diadakan, dalam rangka memeriahkan pekan budaya, yaitu pameran budaya, pameran seni rupa, pameran produk unggulan daerah yang berbau budaya. Kegiatan budaya lainnya, berupa festival saluang, randai, gamad, gambus serta kesenian tradisional lainnya.

Berikutnya, lomba-lomba pakaian adat, tari kreasi minang, baju kurung dan cedas cermat budaya. Pembukaan Pekan Budaya akan dilakukan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno. Sejumlah tokoh perantau di perantauan, diinformasikan bakal turut hadir dalam acara pembukaan pekan budaya nanti. 

sumber : payakumbuhkota.go.id

64 NAPI TERIMA REMISI, 8 LANGSUNG BEBAS DIHARI KEMERDEKAAN

Peringatan HUT RI ke-66 merupakan hari bahagia bagi delapan napi atau anak binaan di Lapas Kelas II B Payakumbuh. Kedelapan anak binaan itu, bagaikan mendapat nikmat Ramadhan, karena dengan pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman, langsung menghirup udara bebas. Sementara, 56 dari 182 anak binaan lainnya, juga beroleh remisi yang sama, bervariasi antara 1 sampai 5 bulan.
Penyerahan remisi buat 64 napi itu, dilakukan Walikota H. Josrizal Zain, dalam acara di Lapas Kelas II/B Payakumbuh, usai peringatan HUT RI ke-66, Rabu (17/8).

Acara ini, dihadiri Wawako H. Syamsul Bahri, Ketua DPRD Wilman Singkuan, S.Sos, Sekdako H. Irwandi, SH, seluruh anggota Muspida, Ketua PN Joni, SH, MH, semuanya bersama isteri dan sejumlah pimpinan SKPD serta anggota KNPI.

Diawali dengan laporan kepala Lapas M. Ali Syeh Banna, Bc.Ip, S.Sos, MSi, dikatakan, seluruh anak binaan di Lapas II B Payakumbuh, menjalani pembinaan atau pendidikan seperti di pondok pesantren. Karena itu, seluruh napi, selain diberikan berbagai ketrampilan, buat bekal pasca menjalani hukuman, mereka juga dididik pendidikan agama dan membaca Alqur’an.

Cara pembinaan di Lapas Payakumbuh itu, menjadi model di Sumbar. Lapas Payakumbuh, juga beroleh penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM serta Kanwil Hukum dan HAM Sumbar, sebagai Lapas Kelas IIB terbaik di Sumbar. Di samping itu, Lapas Payakumbuh juga beroleh penghargaan dari Kementerian Agama, Pariwisata dan Budaya, Pemuda dan Olahraga, yang mampu memberikan ragam pembinaan agama,budaya dan seni serta olahraga.

Walikota Josrizal Zain yang membacakan amanat tertulis Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, mengajak napi untuk bersyukur dengan pemberian remisi. Pencerminan, selama menjalani masa hukuman, prilaku positif diperlihatkan para napi tersebut. Sikap terpuji itu, seyogianya dipertahankan dan ditingkatkan terus, terutama setelah kembali ke tangah masyarakat.

Di bagian lain, Walikota mengajak, agar publik tidak apriori dengan napi yang kembali ke tengah masyarakat. Mereka harus dibawa sehilir semudik, diberi kesempatan mengembangkan potensinya. Karena, mereka juga telah menjalani pembinaan mental spiritual selama di lapas.

Kedelapan napi yang langsung bebas, setelah mendapat remisi itu, masing-masing, Pendi alias Monen, beralamat Situjuah Limo Nagari, Irwanto (Koto Baru Balai Janggo), Prapet Fernandes (Halaban), Hendra Eka Putra (Koto Baru Balai Janggo), Darius Dt. Paduko Sirajo (Batusangkar), Andra (Lubuk Batingkok), Tomi Putra (Lubuk Batingkok) dan Zulfahmi (Pilubang Harau).

sumber : payakumbuhkota.go.id

ANAK NAGARI LAMPASI MINTA JALAN BARU JADI SKALA PRIORITAS 2012

Anak Nagari Lampasi, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (Latina), berharap, rencana pembangunan jalan baru dan jembatan yang diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan Latina, akhir Februari 2011, mendapat skala prioritas dalam perencanaan pembangunan Kota Payakumbuh, 2012. Pembukaan jalan baru dan jembatan itu, dinilai, punya dampak ekonomi dan mempermudah akses seluruh kelurahan di kenagarian setempat.

Camat Latina Mardius, S.Sos, di Balaikota Payakumbuh, Selasa (15/3), menginformasikan, pembukaan jalan baru dan jembatan itu, berlokasi di tiga kelurahan. Yaitu di Kelurahan Sungai Durian, sepanjang 1.500 meter dengan lebar badan jalan 6 meter. Jalan yang diusulkan, melingkar dalam kelurahan setempat.

Kemudian di Kelurahan Kotopanjang Dalam, sepanjang 1.000 meter dengan lebar badan jalan 6 meter. Jalan ini akan menghubungkan Nagari Lampasi dengan Nagari Piobang, Kabupaten Limopuluah Kota. Selain jalan, keputusan Musrenbang Kecamatan, juga mengusulkan penggantian jembatan gantung dengan jembatan beton. Sehingga, akses transportasi di kedua nagari bertetangga itu makin lancar. Apalagi, di Nagari Piobang, sawah milik anak nagari Lampasi, cukup banyak, mencapai 85 hektar.

Satu ruas jalan baru lagi yang diminta warga, di Kelurahan Padang Sikabu menuju Kelurahan Padang Datar sepanjang 1.000 meter dengan lebar badan jalan 6 meter. Semua lahan yang terpakai buat ketiga jalan baru itu, dikatakan camat, sudah disepakati warga untuk diserahkan tanpa biaya ganti rugi. “Kita jamin, warga tak akan meminta ganti rugi buat pembangunan jalan baru tersebut,” tegas camat.

Menurut Camat Mardius, untuk memperlancar pembukaan ketiga ruas jalan baru dan jembatan itu, pihak KAN Lampasi bersama LPM kelurahan terkait serta tokoh masyarakat setempat, mengusulkan kepada pemko, agar pekerjaannya dilakukan lewat kegiatan TNI Manunggal Membangun Pedesaan (TMMD) 2012. Meski belum final, rencana kegiatan TMMD itu, sudah dijajaki pihak Kodim 0306/50 Kota. Pekan lalu, Dandim Letkol Inf. Isdon Handoko, didampingi Ketua DPRD Wilman Singkuan, S.Sos, Dan Ramil 01 Kapten Sunarko, sudah turun ke lapangan,” jelas camat. 

sumber : payakumbuhkota.go.id

TIGA MASJID DI PAYAKUMBUH DAPAT KUNJUNGAN PEMPROV SUMBAR

Tiga masjid di Kota Payakumbuh, beroleh berkah Ramadhan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, menurunkan tiga Tim Ramadhan ke kota ini, Rabu (3/8) dan Kamis (18/8) pekan berikutnya. Kunjungan tim, bukan sekedar bersilaturahim dengan jemaah, tapi juga membawa buah tangan, berupa bantuan dana segar dan kitab suci Alqur’an serta tafsir.
 
Keterangan Sekdako H. Irwandi, SH, didampingi Kabag Kesra Mai Aidil, S.Sos, di Balaikota di Bukik Sibaluik Payakumbuh, Selasa (2/8), ketiga masjid yang dikunjungi tim provinsi, Masjid Baitul Kharim di Kelurahan Padang Tangah Payobadar, kecamatan Payakumbuh Timur, Masjid Ubudiyah di Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan Masjid Gadang di Kelurahan Balai Gadang di Kecamatan Payakumbuh Utara.
 
Sesuai jadwal, Tim Ramadhan ke Masjid Baitul Kharim, dipimpin Kopertis X dan di Masjid Ubudiyah dipimpin Wagub Muslim Kasim, Rabu (3/8). Sedangkan, ke Masjid Gadang Koto nan gadang, tim langsung dipimpin Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, 18 Agustus mendatang.
 
Masjid yang dikunjungi tim, disebut sekdako, akan beroleh bantuan lumayan besar dari Pemprov Sumbar. Tahun lalu, masjid yang dikunjungi beroleh bantuan Rp7,5 juta plus 25 buah Alqur’an/tafsir. Mudah-mudahan, tahun ini jumlah bantuan pemprov akan lebih besar lagi, sebut Irwandi. Selain itu, tambah sekdako, jemaah bisa menyampaikan aspirasinya kepada gubernur, menyangkut arah pembangunan Sumbar ke depan.

sumber : payaumbuhkota.go.id